OPTIMALISASI KINERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI UPAYA REFORMASI BIROKRASI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN RI

Kamis, Agustus 18, 2011 1 Comments A+ a-


BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ditinjau dari sudut hukum tatanegara, negara adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi tersebut merupakan tata kerja dari alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan. Tata kerja itu melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu mencapai suatu tujuan yang tertentu.[1]Sebagai sebuah organisasi kekuasaan, negara dilekati banyak fungsi diantaranya fungsi reguler dan fungsi agent of development. Fungsi reguler berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang mempunyai akibat langsung yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, fungsi tersebut meliputi negara sebagai political state, negara sebagai diplomatik, negara sebagai sumber hukum, dan negara sebagai administratif. Sedangkan fungsi agent of development meliputi sebagai stabilisator dalam menciptakan stabilisasi politik, ekonomi, sosial dan budaya serta sebagai inovator dalam menciptakan ide-ide yang berhubungan dengan pembangunan.[2]
Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia juga mulai berkembang menjadi Negara hukum materiil atau welfare state dimana semua kegiatan dari segala aspek ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Welfare state menuntut adanya peran aktif birokrasi untuk mengatur peran warga negaranya. Kewenangan birokrasi yang demikian luasnya mengakibatkan timbulnya perbuatan tercela dalam birokrasi. Salah satu penyelewengan tersebut adalah adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Adanya penyelewengan dalam pelaksanaan wewenang birokrasi memerlukan upaya reformasi birokrasi agar pelaksanaan wewenang tersebut tetap ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya reformasi birokrasi tersebut antara lain adalah pengawasan terhadap tindakan birokrasi. Pengawasan tersebut ada dua macam yaitu pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia masuk ke dalam pelaksana pengawasan eksternal dari penyelenggara pelayanan publik.
Ombudsman Republik Indonesia diperlukan sebagai upaya reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan publik. Komisi Ombudsman Nasional ini berdiri pada tanggal 10 Maret 2000 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional. Sejak berdiri Komisi Ombudsman Nasional masih sering mendapat pertanyaan terkait dengan fungsi dan peranan dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance). Bahkan ada yang menyatakan bahwa lembaga Ombudsman kurang efektif serta kurang memberi pengaruh dalam usaha perwujudan pemerintahan yang bersih.
Saat ini, landasan hukum Ombudsman adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Gagasan perlunya dibentuk Undang-undang Ombudsman didasari niat untuk memperkokoh keberadaan KON sebagai lembaga pengawas eksternal atas penyelenggaraan negara.[3] Dasar hukum yang baru ini juga mempengaruhi nama Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Keberadaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia hanya mempertegas keberadaan Ombudsman secara yuridis saja tanpa adanya perluasan wewenang terhadap lembaga tersebut.
Realitanya pada saat ini fungsi dari lembaga ini untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik kurang terlihat manfaatnya. Mengurus sebuah surat sertifikat tanah, akta atau dokumen lainnya, pada kenyataannya sangat sulit dan memakan waktu lama. Masyarakat kerap kali mengeluhkan buruknya pelayanan publik seperti ini.[4] Hal ini menyebabkan bahwa keberadaan Ombudsman kurang dirasakan oleh masyarakat dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai sarana pengaduan akan pelayanan publik tersebut. Selain itu, out put dari Ombudsman hanyalah berupa rekomendasi yang mana tidak mempunyai sanksi mengikat bagi badan pelayanan publik untuk melaksanakan rekomendasi tersebut sehingga belum dapat menjadi solusi untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai keefektivan dari adanya Ombudsman Republik Indonesia dan bagaimana upaya untuk meningkatkan peranan Ombudsman Republik Indonesia agar dapat mewujudkan good governance melalui pelayanan publik dengan menyusun karya tulis dengan judul ”OPTIMALISASI KINERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI UPAYA REFORMASI BIROKRASI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA”.
B. Rumusan Masalah
Berdasar latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Pemikiran apa yang melatarbelakangi pembentukan Ombudsman Republik Indonesia dikaitkan dengan upaya reformasi birokrasi?
2. Bagaimana upaya hukum untuk meningkatkan peranan Ombudsman Republik Indonesia sebagai upaya Reformasi Birokrasi pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia?
D. Manfaat Penulisan
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atas permasalahan dilihat dari sudut teori;
b. Penelitian ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah kemampuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.
2. Manfaat Praktis
a. Dapat mengetahui pemikiran yang melatarbelakangi pembentukan Ombudsman Republik Indonesia dikaitkan dengan upaya reformasi birokrasi; dan
b. Dapat mengetahui bagaimana meningkatkan peranan Ombudsman Republik Indonesia sebagai upaya Reformasi Birokrasi pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan tentang Ombudsman Republik Indonesia
Ombudsman Indonesia muncul ditandai dengan adanya landasan yuridis berupa Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional. Keberadaan Komisi Ombudsman Nasional dengan dasar hukum berupa Keppres tidaklah kuat. Banyak pihak yang menganggap keberadaan Komisi Ombudsman Nasional tidak efektif bila diterapkan di Indonesia. Namun dalam prakteknya, setelah Komisi Ombudsman Nasional dibentuk, masyarakat mulai menyampaikan keluhan-keluhan dan pengaduan lainnya mengenai sikap tindak para penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan yang tidak memberikan pelayanan publik yang baik. Untuk itu, perlu adanya dasar hukum yang lebih kuat bagi Komisi Ombudsman Nasional, agar keberadaan dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan lancar.
Ombudsman adalah institusionalisasi dari hak-hak sipil (hak-hak hukum) yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari institusi pemerintah. Dengan demikian, Ombudsman adalah lembaga yang memperjuangkan hak-hak sipil warga negara dalam berhubungan dengan pemerintah, karena pemerintah bertanggung jawab untuk merealisasikan hak-hak warga negara tersebut. Fungsi ombudsman pada dasarnya adalah fungsi mediasi antara pihak pelapor (anggota masyarakat) dan terlapor (aparatur negara dan aparatur pemerintah). Agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik, maka setiap institusi pemerintah harus mempunyai prosedur dan alur administratif pelayanan publik dan aturan tingkah laku (code of conduct) aparatur negara di lingkungan pekerjaan masing-masing.[5]
Ombudsman dikenal sebagai lembaga independen yang menerima dan menyelidiki keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kesalahan administrasi (maladministration) publik. Dalam hal ini meliputi keputusan-keputusan atau tindakan pejabat publik yang ganjil (inap-propriate), menyimpang (deviate), sewenang-wenang (arbitrary), melanggar ketentuan (irregular/illegitimate), penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), keterlambatan yang tidak perlu (undue-delay), atau pelanggaran kepatutan (equity). Tetapi sesungguhnya Ombudsman tidak sekedar sebuah sistem untuk menyelesaikan keluhan masyarakat kasus demi kasus, namun yang utama adalah mengambil inisiatif untuk mengkhususkan perbaikan administratif atau sistemik dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan masyarakat.[6]
Fungsi Komisi Ombudsman Nasional di Indonesia tidaklah jauh dengan Ombudsman di banyak negara, yaitu (1) mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam upaya memperoleh pelayanan umum yang berkualitas dan efisien, menyelenggarakan peradilan yang adil, tidak memihak dan jujur, (2) meningkatkan perlindungan perorangan dalam memperoleh pelayanan publik, keadilan dan kesejahteraan, serta mempertahankan hak-haknya terhadap kejanggalan tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power), keterlambatan yang berlarut-larut (undue delay), serta diskresi yang tidak layak.[7]
Keberadaan Komisi Ombudsman Nasional (KON) yang dibentuk pada tanggal 10 Maret 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 bertujuan meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum oleh aparat pemerintah dan peradilan kepada masyarakat. Saat ini telah dicabut dengan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dengan demikian nama Komisi Ombudsman Nasional juga berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Ombudsman Indonesia dapat disebut sebagai lembaga negara yang berbentuk badan hukum publik, karena Ombudsman dibentuk oleh kekuasaan umum dan dimaksudkan untuk menyelenggarakan kegiatan yang mempunyai tujuan untuk kepentingan umum. Ombudsman perperan sebagai perantara/ penghubung aspirasi dan keluhan dari masyarakat.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia memberi definisi tentang Ombudsman Republik Indonesia yaitu lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Komisi Ombudsman Nasional dibentuk dengan pertimbangan bahwa : Pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka untuk melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan dan kerahasiaan.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan Ombudsman bertujuan:
1. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;
2. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
4. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme;
5. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.
Mengenai Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang selengkapnya pasal tersebut berbunyi :
Pasal 7
Ombudsman bertugas:
a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
f. membangun jaringan kerja;
g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
Pasal 8 ayat (1)
Ombudsman berwenang :
a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.
Pasal 8 ayat (2)
Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman berwenang:
a. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
b. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.
Mengenai rekomendasi Ombudsman, Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. Ombudsman menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi apabila ditemukan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Rekomendasi disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, dan atasan Terlapor dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Ombudsman. Menurut Pasal 37 ayat (2) Rekomendasi memuat sekurang-kurangnya:
1. uraian tentang Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
2. uraian tentang hasil pemeriksaan;
3. bentuk Maladministrasi yang telah terjadi; dan
4. kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan Terlapor dan atasan Terlapor.
Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman. Walaupun demikian, sebenarnya rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum (non legally binding), tetapi bersifat morally binding. Rekomendasi yang bersifat morally binding pada dasarnya mecoba menempatkan manusia pada martabat mulia sehingga untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu seorang pejabat publik tidak harus diancam dengan sanksi hukum, melainkan melalui kesadaran moral yang tumbuh dari lubuk hati.
Apabila dipandang perlu, Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di daerah provinsi atau kabupaten/kota. Perwakilan Ombudsman mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan. Kepala perwakilan dibantu oleh asisten Ombudsman. Ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman secara mutatis mutandis berlaku bagi perwakilan Ombudsman. Saat ini telah ada beberapa perwakilan Ombudsman di daerah antara lain di wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, wilayah Sumatra Utara dan NAD, wilayah NTT dan NTB, dan Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo.[8]
B. Tinjauan tentang Reformasi Birokrasi
Reformasi berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Sistem sendiri diartikan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Menurut Umar Said, pemimpin redaksi Harian Ekonomi Nasional 1965, Reformasi adalah mengubah, merombak, membangun kembali atau menyusun kembali. Reformasi bertujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah diwariskan.[9] Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan radikal untuk perbaikan (bidang sosial, politik atau agama) di suatu masyarakat atau negara.
Birokrasi dapat diartikan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan.[10] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Pada dasarnya birokrasi adalah sama dengan pemerintahan secara luas yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat.
Sedangkan reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), sumber daya manusia aparatur.[11] Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
Tap MPR-RI Nomor VI/2001 mengamanatkan agar Presiden membangun kultur birokrasi Indonesia yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan masyarakat abdi negara, contoh dan teladan masyarakat.[12] Dalam Tap MPR-RI Nomor VII Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, salah satu Visi Indonesia 2020 yang dinyatakan dalam bab IV angka 9 yaitu baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara yang terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu:
1. terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memilik kreadibilitas dan bebas KKN;
2. terbentuknya penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk derah terpencil dan perbatasan; dan
3. berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintah.
Tap MPR-RI Nomor XI Tahun 1998 juga menyatakan bahwa Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Segala peraturan yang ada walaupun tidak menyebut secara implisit mengenai reformasi birokrasi tetapi secara eksplisit cita-cita penyelenggaraan yang bersih salah satunya adalah dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi sebagai suatu bentuk demokrasi pelayanan publik.
Pelayanan publik mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Asas-asas pelayanan publik atau penyelenggaraan negara berdasarkan Pasal 3 undang-undang tersebut, diantaranya:
1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.
BAB III
METODE PENULISAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian normatif atau doctrinal research, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian doctrinal ini dibedakan ke dalam 3 tipe yang bertolak dari pembedaan konsep hukum, antara lain:[13]
1. Metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepkan sebagai asas keadilan dalam sistem moral mengikuti doktrin aliran hukum alam;
2. Metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin aliran positivism dalam ilmu hukum; dan
3. Metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepkan sebagai keputusan hakim in concreto menurut doktrin fungsionalisme kaum realis dalam ilmu hukum.
Dalam penelitian ini yang ingin dikaji adalah optimalisasi kinerja Ombudsman Republik Indonesia sebagai upaya reformasi birokrasi pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
B. Sifat Penelitian
Ditinjau dari sifatnya, penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif ini adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.[14] Dalam penelitian ini mengkaji bagaimanakah upaya untuk mengoptimalkan kinerja Ombudsman Republik Indonesia sebagai upaya reformasi birokrasi pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
C. Pendekatan Penelitian
Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dihadapi.[15] Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dan telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Dalam hal ini dikaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ombudsman Republik Indonesia dengan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
Kemudian menurut beliau pula, pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.[16] Telaah demikian diperlukan oleh penulis manakala penulis memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari yang dalam hal ini adalah pemikiran apakah yang mendasari pembentukan Ombudsman Republik Indonesia. Pendekatan historis ini dilakukan untuk latar belakang dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia.
Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.[17] Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan Ombudsman Republik Indonesia dalam sebagai upaya reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan publik. Adanya pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang relevan dengan reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan publik yang seperti apa yang dapat mengoptimalkan kinerja Ombudsman Republik Indonesia.
D. Bahan Hukum
Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.[18] Yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini, antara lain:
1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:
a. Peraturan Dasar yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV;
b. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:
1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional; dan
4) Peraturan-peraturan lain yang menunjang penyusunan karya tulis ini.
2. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan Ombudsman Republik Indonesia, pelayanan publik dan eformasi birokrasi; dan
3. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan karya tulis ilmiah ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan “content analysis”.[19] Studi dokumen ini berguna mendapat landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
F. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis bahan hukum yaitu suatu teknik untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang ada untuk mendapatkan konsep-konsep dan pemikiran tentang suatu isu hukum. Dalam penulisan ini menggunakan tiga pendekatan sehingga ada tiga teknik analisis. Yang pertama dengan pendekatan perundang-undangan maka teknik analisis yang digunakan yaitu dengan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.
Kedua dengan pendekatan historis maka teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu dengan pelacakan lembaga hukum dari waktu ke waktu sehingga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi suatu aturan hukum. Dan yang terakhir dengan pendekatan konseptual maka teknik analisis yang digunakan yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum sehingga penulis akan menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa langkah-langkah penelitian hukum, yaitu:
1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya mempunyai relevansi dengan isu yang diangkat serta bahan non hukum;
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.
BAB IV
PEMBAHASAN

A. Pemikiran yang Melatarbelakangi Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia Terkait dengan Upaya Reformasi Birokrasi

1. Pemikiran yang Melatarbelakangi Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia
Sebelum Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman adalah komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Pertimbangan yang melatarbelakangi pada waktu pembentukan Komisi Ombudsman Nasional (KON) antara lain : pertama, peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; kedua, pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, ataupun jabatan oleh aparatur dapat diminimalisasi; ketiga, pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah merupakan bagian integral dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan; keempat, pembentukan KON diperlukan sembari menyiapkan Rancangan Undang-undang yang mengatur mengenai Lembaga Ombudsman Nasional secara Iengkap. Implicitly, pembentukan KON dengan Keppres dianggap kurang 'ampuh' sebagai dasar hukum karena sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengawasi penyelenggaraan negara, KON tidak semestinya berada di bawah Presiden tapi berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan komisi­komisi pembantu negara lain yang dibentuk dengan undang-undang.[20]
Adanya KON yang dibentuk dengan Keppes Nomor 44 Tahun 2000 kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini sesuai pula dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang salah satunya memerintahkan dibentuknya Ombudsman dengan undang-undang. Latar belakang pembentukan Ombudsman Republik Indonesia yaitu yang pertama bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; kedua, bahwa pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyeleggara negara dan pemerintahan; ketiga, bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini mengacu pada pencapaian Good Governance yang mencakup asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Oleh karena alasan di atas maka perlu dibentuk Ombudsman Republik Indonesia.
Walaupun dasar hukum Ombudsman telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, pada prakteknya masih menerima keluhan dan laporan masyarakat mengenai terjadi penyimpangan-penyimpangan di dunia peradilan. Data statistik Ombudsman menyebutkan bahwa pada Triwulan III (Januari-Oktober 2008) Ombudsman menerima laporan dari Kepolisian yaitu sejumlah 160 (seratus enam puluh) laporan atau 28,93%, Lembaga Peradilan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) laporan atau 13,02%, Kejaksaan sebanyak 40 (empat puluh) laporan atau 7,23%.[21]
Pemikiran yang melatarbelakangi pembentukan ombudsman Republik Indonesia pada dasarnya yaitu yang pertama, lembaga negara yang telah ada kinerjanya tidak bagus, korup dan tidak efektif. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya laporan akan kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pemikiran yang kedua adalah untuk mempercepat proses konsolidasi good governance karena adanya persoalan-persoalan dalam masa transisi sehingga diperlukan penyelenggaraan negara yang kredibel untuk memecahkan persoalan tersebut. Pemikiran yang ketiga yaitu untuk memotivasi pengawasan instansi-instansi penyelenggara pelayanan publik agar tujuan Indonesia sebagai welfare state terpenuhi.
2. Sinkronisasi Kinerja Ombudsman Republik Indonesia dengan Pelayanan Publik
Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan Good Governance. Salah satu upaya untuk mewujudkan Good Governance adalah dengan reformasi birokrasi. Sebelum mengaitkan dengan reformasi birokrasi, tujuan dari adanya Ombudsman Republik Indonesia adalah melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik agar terhindar dari adanya maladministrasi. Meninjau dari konsep pelayanan publik mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu dilihat apakah kinerja Ombudsman Republik Indonesia telah sinkron dengan pelayanan publik yang mengacu dalam undang-undang tersebut.. Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut, pengertian pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan kepada Ombudsman Republik Indonesia untuk:
a. wajib menerima dan berwenang memproses pengaduan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang ini;
b. wajib menyelesaikan pengaduan masyarakat apabila pengadu menghendaki penyelesaian pengaduan tidak dilakukan oleh Penyelenggara;
c. wajib membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hierarkis untuk mendukung tugas dan fungsi ombudsman dalam kegiatan pelayanan publik paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
d. wajib melakukan mediasi dan konsiliasi dalam menyelesaikan pengaduan atas permintaan para pihak.
Untuk mensinkronkan antara kinerja Ombudsman Republik Indonesia dengan Pelayanan Publik adalah mengacu pada amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Agus Dwiyanto mengukur kinerja birokrasi publik dengan menggunakan aspek-aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.
Aspek yang pertama yaitu produktivitas, konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga kualitas pelayanan. Kinerja Ombudsman Republik Indonesia dinilai dari input dan outputnya. Berikut adalah tabel pelayanan Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2008:[22]
Tindak Lanjut Ombudsman
Tindak Lanjut
Jumlah
Prosentase
Klarifikasi
44
22,00%
Rekomendasi
22
11,00%
Tindak Lanjut
0
0,00%
Bukan Wewenang
28
14,00%
Melengkapi Data
15
7,50%
Pemberitahuan
47
23,50%
Lain-lain
26
13,00%
Masih dalam Proses
18
9,00%
Total
200
100,00%
Tabel 1
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bagaimana productivitas dari Ombudsman Republik Indonesia. Dari 200 pengaduan yang masuk yang ada outputnya berupa rekomendasi yang merupakan kewenangan dari Ombudsman Republik Indonesia hanya 11,00%. Bahkan tidak ada satu pun rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sehingga hal ini merupakan ketidakproduktivan Ombudsman Republik Indonesia yang sudah independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tidak ada law enforcement yang memadai untuk menindaklanjuti hasil kinerja Ombudsman Republik Indonesia. Penyelenggara pelayanan publik yang telah mendzalimi rakyat pun tetap dapat berlenggang tanpa memperdulikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia.
Aspek yang kedua ditinjau dari kualitas pelayanan dimana kualitas pelayanan dalam lembaga ini diukur dari tingkat kepuasan masyarakat yang dilayaninya yaitu masyarakat yang dirugikan atau tidak puas dengan pelayanan yang diberikan penyelenggara pelayanan Publik. Dalam hal ini terlihat juga dari tabel di atas, bahwa masyarakat tidak dapat puas apabila pengaduannya tersebut tidak menimbulkan efek apapun bagi penyelenggara pelayanan publik yang telah mendzaliminya.
Aspek yang ketiga adalah responsivitas yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia bersikap pasif dalam arti menunggu adanya pengaduan bukan aktif untuk mencari kesalahan-kesalahan penyelenggara pelayanan publik tanpa adanya laporan. Hal ini menyebabkan Ombudsman Republik Indonesia tidak mempunyai wewenang untuk mengenali kebutuhan masyarakat dengan inisiatif menyelidikinya. Selain itu, tidak ada program dari Ombudsman Republik Indonesia untuk menarik perhatian masyarakat agar mau menggunakan fasilitas Ombudsman Republik Indonesia.
Keempat adalah aspek responsibilitas yaitu apakah pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan segala peraturan yang mengaturnya. Dalam memberikan pelayanan pun sudah sesuai dengan mekanisme pelayanan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan peraturan internal termasuk maklumat Ombudsman dan sebagainya.
Aspek yang terakhir yaitu akuntabilitas yang menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini, menyangkut pertanggungjawaban Ombudsman Republik Indonesia lepada masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia yang telah independen, tidak lagi di bawah eksekutif berarti bertanggungjawab lepada rakyat. Samapi saat ini, masyarakat belum merasakan perbaikan yang berarti dengan adanya Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu, tidak ada bentuk tangggung jawab Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Berdasarkan uraian di atas menggambarkan bahwa kinerja Ombudsman Republik Indonesia belum memenuhi tuntutan pelayanan publik. Ketidaksinkronan antara kinerja Ombudsman Republik Indonesia dengan pelayanan publik disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:
a. kurangnya transparansi kinerja Ombudsman Republik Indonesia;
b. struktur organisasi atau kelembagaan yang kurang memadai, sebagaimana diamanahkan oleh Undangg-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik terlihat jelas bahwasannya Belem dibentuk Ombudsman di daerah sebagai perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia pusat untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat; dan
c. tidak adanya mekanisme law enforcement untuk melaksanakan secara paksa hasil rekomendasi karena mengingat kewenangan Ombudsman Republik Indonesia yang hanya sampai pada tahap memberikan rekomendasi dan tidak memberikan akibat hukum paksa bagi lembaga terkait untuk melaksanakan rekomendasi tersebut, hal ini mengakibatkan Ombudsman Republik Indonesia bagai “macan ompong”.
3. Keterkaitan Ombudsman Republik Indonesia dengan Upaya Reformasi Birokrasi
Semangat reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance yang menjadi tujuan pokok dari adanya Ombudsman Republik Indonesia masih sangat tinggi. Akan tetapi semangat tersebut tidak diimbangi dengan kinerja yang sesuai dengan pelayanan terhadap masyarakat. Agar dapat mewujudkan kinerja Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan pelayanan publik untuk mewujudkan good governance maka diperlukan sebuah upaya reformasi birokrasi dalam Ombudsman Republik Indonesia itu sendiri.
Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia dengan undang-undang yang dilatarbelakangi pemikiran seperti yang diuraikan dalam sub pembahasan pertama adalah salah satu wujud dari adanya upaya reformasi birokrasi. Banyaknya kelemahan dalam Komisi Ombudsman Nasional menjadi sebuah alasan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan pembaharuan pada komisi tersebut yaitu dengan mengubahnya menjadi seperti sekarang.
Akan tetapi, ternyata permasalahan-permasalahan yang ada tidak turut serta hilang dengan perubahan tersebut. Masih banyak kelemahan-kelemahan dalam Ombudsman Republik Indonesia yang menjadikan kinerja dari Ombudsman tersebut menjadi kurang optimal. Kinerja Ombudsman Republik Indonesia dengan segala tugas, fungsi dan wewenang yang dimilikinya sekarang belum dapat mewujudkan good governance. Oleh karena itu, kinerja Ombudsman Republik Indonesia perlu diperbaharui sebagai upaya reformasi birokrasi.
B. Upaya Hukum untuk Meningkatkan Peranan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Upaya Reformasi Birokrasi Pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas badan atau lembaga penyelenggara pelayanan publik merupakan lembaga yang sangat penting dalam mewujudkan good governance. Hal ini disebabkan karena lembaga penyelenggara pelayanan publik yang baik harus dapat memberikan pelayanan yang baik juga kepada masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan Indonesia yang merupakan negara hukum materiil dimana tujuan negara hukum materiil adalah untuk mensejahterakan rakyat.
Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan pertama bahwasannya walaupun Ombudsman Republik Indonesia sudah dibentuk dengan undang-undang yang berarti landasannya lebih kuat tetapi masih banyak kekurangan dalam lembaga tersebut. Kekurangan tersebut sangat berpengaruh pada kinerja Ombudsman Republik Indonesia dan kinerja yang kurang optimal tersebut menjadikan Ombudsman Republik Indonesia belum dapat melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Ketidaksinkronan tersebut menjadikan diperlukannya pembenahan-pembenahan dengan meningkatkan peranan dari Ombudsman Republik Indonesia agar dapat mengimbangi semangat reformasi birokrasi sehingga pencapaian good governance tidak hanya menjadi wacana semata. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peranan Ombudsman Republik Indonesia diantaranya, yaitu:
1. Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia
Upaya hukum yang pertama ini dengan memperluas wewenang Ombudsman Republik Indonesia yaitu memberikan wewenang dalam hal penindaklanjutan terhadap out put dari pemeriksaan. Sampai saat ini rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman Republik Indonesia tidak mempunyai daya paksa terhadap instansi yang diberikan rekomendasi tersebut sehingga seringkali rekomendasi tersebut tidak ada tindak lanjutnya. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dinyatakan bahwa bagi instansi yang tidak melaksanakan rekomendasi akan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden tetapi tetap saja tidak efektif. Hal ini sama saja kinerja yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia tidak ada hasilnya. Oleh karena itu, perlu diberikan wewenang kepada Ombudsman Republik Indonesia agar keluaran dari Ombudsman Republik Indonesia mempunyai daya paksa yang mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh instansi terkait. Wewenang yang dapat ditambahkan untuk Ombudsman Republik Indonesia berkaitan dengan rekomendasi yang dikeluarkan, misalnya:
a. pemberian rekomendasi kepada suatu instansi dianggap sah apabila diumumkan dalam satu surat kabar nasional dan dua surat kabar harian lokal;
b. pemberian rekomendasi harus disertai sekaligus dengan sanksi administratif apabila tidak dilaksanakan; dan
c. disertai denda.
2. Pemberian Reward kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik
Upaya ini adalah pemberian wewenang Ombudsman Republik Indonesia untuk memberikan penghargaan atau reward kepada instansi penyelenggara pelayanan umum. Wewenang ini menerapkan prinsip stick and carrots yaitu pemberian sanksi dan penghargaan. Bagi instansi yang melanggar prinsip pelayanan publik maka dikenai sanksi sedangkan yang melaksanakan pelayanan publik dengan baik diberikan penghargaan. Penghargaan atau reward ada dua macam, yaitu:
a. bagi instansi yang paling bersih, memberikan pelayanan publik yang sesuai dan tidak ada keluhan dari masyarakat akan pelayanan yang diberikan atau dugaan penyimpangan diberikan reward berupa best public institution sebagai sebuah prestasi bagi instansi tersebut; dan
b. bagi instansi yang paling banyak pengaduan dari masyarakat dan penyimpangannya diberikan penghargaan berupa worst public institution dengan maksud agar instansi tersebut berupaya memperbaiki kinerjanya.
3. Peninjauan Berkala Ombudsman Republik Indonesia kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik
Untuk menunjang wewenang yang kedua maka Ombudsman Republik Indonesia diberikan wewenang untuk mengadakan peninjauan secara berkala dan spontanitas ke instansi-instansi yang masuk ke dalam pengawasannya. Hal ini dilakukan dengan menjalankan amanah dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yaitu dengan membentuk perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah-daerah agar pelaksanaan wewenang ini bisa optimal. Permasalahan yang mungkin timbul adalah ketika di daerah tersebut sudah ada lembaga yang mempunyai kewenangan seperti Ombudsman Republik Indonesia hasil bentukan daerah tersebut. Hal ini mengakibatkan tumpang tindihnya kelembagaan apabila dibentuk perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah yang sudah ada lembaga sejenis misalnya di Medan, Bandung atau Yogyakarta.
4. Restrukturisasi Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia
Untuk menanggulangi upaya hukum yang ketiga maka perlu diadakan restrukturisasi kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia. Upaya hukum ini termasuk juga perombakan lembaga sejenis yang telah ada dan merupakan bentukan daerah menjadi sebuah lembaga perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah tersebut sehingga struktur kelembagaannya menjadi jelas dan tidak tumpang tindih.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan :
1. Pemikiran yang melatarbelakangi pembentukan Ombudsman Republik Indonesia yaitu:
a. lembaga yang telah ada belum dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, korup dan tidak efektif;
b. untuk mempercepat proses konsolidasi good governance karena adanya persoalan-persoalan di era transisi; dan
c. adanya motivasi pengawasan untuk mewujudkan good governance.
Pemikiran yang melatarbelakangi pembentukan Ombudsman Republik Indonesia sangat berkaitan erat dengan upaya reformasi birokrasi demi terciptanya good governance itu sendiri dalam bidang pelayanan publik; dan
2. Upaya hukum yang dapat dijalankan untuk mengoptimalkan kinerja Ombudsman Republik Indonesia, diantaranya:
a. kekuatan mengikat rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia;
b. pemberian reward kepada instansi penyelenggara pelayanan publik;
c. peninjauan berkala Ombudsman Republik Indonesia kepada instansi penyelenggara pelayanan publik; dan
d. restrukturisasi kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia.
B. Rekomendasi
Dari pembahasan yang telah penulis paparkan, penulis dapat memberikan rekomendasi, antara lain;
1. Memperluas kewenangan Ombudsman Republik Indonesia, diantaranya dalam hal:
a. kekuatan mengikat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia;
b. pemberian reward kepada instansi penyelenggara pelayanan publik; dan
c. peninjauan berkala Ombudsman Republik Indonesia kepada instansi penyelenggara pelayanan publik.
2. Mengadakan restukturisasi kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan merombak lembaga sejenis di daerah menjadi perwakilan Ombudsman republik Indonesia di daerah.


[1] Lihat Soehino.2000.Ilmu Negara.hal:149.
[2] Lihat http://community.gunadharma.ac.id/blog/view/id_11683/tittle_hakikat-bangsa-dan-negara/ yang diakses di Surakarta tanggal 4 April 2010 pukul 13.12.
[3] Lihat (http://www.ombudsman.go.id/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=10002&pid=93) diakses di Surakarta, 4 Maret 2010.
[4] Lihat ( http://www.ombudsman.go.id/Website/detailArchieve/327/id), diakses di Surakarta tanggal 4 Maret 2010
[5] Eko Prasetya, dkk. 2003. Ombudsman Daerah Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih. Yogyakarta : Pusham UII.hal:64.
[6] Lihat Teten Masduki dalam Ibid.hal:144.
[7] Ibid.hal:146.
[8] Lihat Suara Ombudsman Nomor 3 Tahun 2008.
[9] http://peranap.blogspot.com/2009/07/reformasi-rasionalisasi-restrukturisasi.html diakses di Surakarta tanggal 7 April 2010.
[10] Lihat http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:l0ZFXH1J6toJ:blog.unila.ac.id/denden/files/2009/07/birokrasi.pdf+pengertian+birokrasi&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a diakses di Surakarta pada tanggal 7 April 2010.
[11] http://www.kejaksaan.go.id/reformasi.php?idkat=1&id=2 diakses di Surakarta tanggal 7 April 2010.
[12] Lihat http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:lRa0Ld2e520J:www.setneg.go.id/index2.php%3Foption%3Dcom_content%26do_pdf%3D1%26id%3D87+strategi+reformasi+birokrasi&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESgtV7EpcFXWt5sd-PjRA64OJ9N3WIs3K86S0GQxll5ow6YvHUuNDz4Ea7j3KA8YUxNOZoZmuz4wBhg8cNl9Mw0RGOYonfkHFmQKz_GTicr7EsxifpiAYIcUSTbewpAK7xqh4Wu8&sig=AHIEtbTn0odj6rZ6DyqapbqfQtUbYUcBlA diakses di Surakarta tanggal 7 April 2010.
[13] Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, hal 148-157.
[14] Ibid, hal. 10.
[15] Op.cit, hal 93.
[16] Ibid, hal. 94.
[17] Ibid, hal.95.
[18] Ibid, hal. 141.
[19] Ibid, hal. 21.
[20] Lihat (www.solusihukum.com/artikel/artikel47.php) diakses di Surakarta, 21 Oktober 2008
[21] Lihat Suara Ombudsman Nomor 3 Tahun 2008.
[22] Lihat Suara Ombudsman Edisi 1 tahun 2008.hal:6-7.

Penyuka anak-anak, kereta dan hujan. Hobby membaca dan mendongeng untuk keponakannya. Blog ini berisi tentang daily life, lifestyle dan dokumentasi penulis. Enjoy reading :)

1 komentar:

Write komentar
januar surya
AUTHOR
26 Februari 2014 14.23 delete

mantap artikelnya, sangat bermanfaat.

www.kiostiket.com

Reply
avatar

Hai, terima kasih sudah berkunjung dan membaca! Let's drop your comments ya. Insya Allah akan berkunjung balik :)