 |
| Ilustrasi. Credit from Google |
Ekonomi yang tinggi menuntut suatu daerah untuk dapat menyediakan infrastruktur memadai yang mampu mendukung kelancaran aktivitas atau dapat pula berlaku sebaliknya, dimana ketersediaan infrastruktur yang memadai mampu memicu perkembangan ekonomi. Pada intinya adalah infrastruktur memegang peranan vital dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Maka, tidak heran jika di era kepemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama.
Dalam makalahnya yang berjudul Dukungan Infrastruktur PUPR dalam Percepatan Pengembangan Industri, Dr. Ir. A. Hermanto Dardak, MSc. Menyampaian bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) fokus pada pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah atau lebih dikenal sebagai WPS. Hal tersebut dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan dan percepatan ekonomi.
Menurut beliau, beberapa hal yang melatarbelakangi untuk dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur berbasis WPS adalah sebagai berikut [1]
- Disparitas antar wilayah relatif masih tinggi terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI)
- Urbanisasi yang tinggi (meningkat 6 kali dalam 4 dekade) diikuti persoalan perkotaan seperti urban sprawl dan penurunan kualitas lingkungan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kawasan perdesaan sebagai hinterlan belum maksimal dalam memasok produk primer
- Belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut, serta pengembangan kota maritim/pantai
- Pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan & kemandirian energy
Dari keempat latar belakang tersebut di atas, saya tertarik untuk mengulas latar belakang pada poin 2, yaitu tingkat urbanisasi yang tinggi. Untuk penyelesaian tersebut, faktor infrastruktur yang ada di pedesaan juga menjadi pengaruh yang sangat besar. Hal yang sederhana saja, fasilitas jalan yang rusak, ketersediaan air bersih yang belum memadai.
Inovasi Balitbang PUPR
Pelaksanaan pembangunan nasional dapat terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah termasuk di tingkat desa dan kelurahan. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diarahkan agar mampu melayani dan mengayomi masyarakat, mampu menggerakan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini pemerintah harus mampu mengkoordinasikan sebagai unit dalam pemerintahan agar dapat mendayagunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan.
Di tahun 2012 Dinas Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum telah pernah menargetkan ada 5000 desa yang menjadi sasaran program PPIP-PNPM Mandiri. Program PPIP-PNPM Mandiri ini mencakup pembangunan berbagai infrastruktur pedesaan mulai dari jalan perdesaan, irigasi pedesaan, air minum pedesaan, serta infrastruktur sanitasi pedesaan. Program ini bukan sekedar program fisik saja tetapi benar-benar dirancang untuk membangun desa dan masyarakatnya. Atas dasar tersebut dalam penyelenggaraannya program ini dilaksanakan berdasarkan pada tujuh 6 pendekatan, yakni pemberdayaan masyarakat, keberpihakan kepada yang miskin, otonomi dan desentralisasi, partisipatif, keswadayaan, keterpaduan program pembangunan, dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.
Desa Kadilanggon, tempat saya tinggal sekarang, menjadi salah satu penerima program PPIP-PNPM Mandiri yang didanai sebesar Rp. 250.000.000. Desa Kadilanggon merealisasikan program tersebut dalam bentuk perbaikan jalan dan pembangunan PAUD. Setelah Kementrian Pekerjaan Umum digabung dengan Kementrian Perumahan Rakyat (PUPR), banyak sekali inovasi yang dihasilkan sebagai bentuk solusi untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur.
 |
| Program PPIP di Desa Kadilanggon |
 |
| PAUD Ananda sebagai realisasi program PNPM |
Demi mendukung kinerja Kementerian PUPR, Balitbang dituntut siap siaga menyediakan solusi dalam mengatasi berbagai masalah yang muncul terkait proses pembangunan infrastruktur, sesuai dengan jargonnya “Hadirkan Solusi Seiring Inovasi”. Berbagai produk teknologi dan inovasi telah dihasilkan oleh Balitbang PUPR, mulai dari produk teknologi dalam skala besar hingga teknologi skala kecil yang dapat digunakan di lingkungan rumah tangga [2].
Sejumlah produk inovatif yang dihasilkan Balitbang Kementerian PUPR antara lain teknologi Modular untuk Perumahan dan pengelolaan sumber daya air, flood early warning system, sumur resapan, Ruang Henti Khusus (RHK) untuk membantu mengurai kemacetan, Sindila (alat pengukur volume dan kecepatan lalu lintas) produk Litbang Kementerian PUPR, tambalan cepat, material timbunan ringan, berbagai variasi aspal beton, berbagai tipe peredam energi untuk bendungan sesuai karakteristik sungai, peta potensi gempa untuk perencanaan infrastruktur dan peta Isohyet [3].
Sedangkan untuk produk berupa standarisasi dan norma, Balitbang Kementerian PUPR setidaknya sudah menghasilkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebanyak 753 dokumen, pedoman teknis 252 dokumen, dan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) sebanyak 64 dokumen. Total keseluruhan yaitu sebanyak 1.069 dokumen.
Permasalahannya, inovasi yang dihasilkan litbang dan kemanfaatnya tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Padahal jika inovasi-inovasi tersebut dapat direalisasikan dan diterapkan, maka akan banyak masyarakat yang merasakan dampak dari keberadaan teknologi yang dari tahun ke tahun selalu dikembangkan oleh pihak balitbang. Lalu bagaimana solusi agar inovasi tersebut juga dapat tersampaikan di tingkat pedesaan?
Mewujudkan Desa yang Berswasembada dengan Perbaikan Infrastruktur
Seperti yang saya sampaikan di atas bahwa untuk menekan laju urbanisasi, langkah yang dapat diambil adalah mewujudkan desa yang berswasembada dengan perbaikan infrastruktur yang ada. Pembangunan yang dilaksanakan di desa atau tingkat kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di desa atau tingkat kelurahan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan maka segenap potensi alam harus di gali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai.
Jumlah desa di Indonesia yang mendapatkan alokasi dana desa tahun 2016 berjumlah 74.754 desa. Berdasarkan Peraturan Kementrian Desa Nomor 21 Tahun 2015, prioritas pertama penggunaan dana desa yaitu untuk membangun infrastruktur berupa jalan, irigasi, jembatan sederhana dan talud. Lalu apa korelasi pembangunan infrastruktur dengan desa swasembada? Sebelum lebih jauh mengulas, saya akan menjelaskan konsep desa swasembada yaitu desa desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional.
Ada beberapa syarat dalam pembangunan infrastruktur, antara lain: peningkatan ekonomi, menekan angka kemiskinan, menyerap lapangan kerja dan memperhatikan dampak lingkungan setempat. Jadi, dalam pembangunan infrastruktur di pedesaan, keempat syarat tersebut wajib dipenuhi. Oleh karena itu, beberapa desa yang memiliki potensi baik dari segi ekonomi, wisata maupun kearifan lokal, harus diperbaiki infrastrukturnya demi mewujudkan desa swasembada.
Pembangunan infrastruktur yang umumnya menjadi permasalahan masyarakat desa adalah jalan yang menghubungkan daerah satu dengan yang lainnya rusak parah. Saya memberikan gambaran untuk 2 desa yang berpotensi berswasembada melalui objek wisata di daerahnya :
Di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Banjarnegara. 90% jalannya rusak dan belum beraspal. Untuk objek wisata menuju kawah Candradimuka, warga setempat menuturkan bahwa jalan tersebut telah beberapa kali diaspal, namun selalu rusak [4].
Contoh lain adalah akses jalan menuju wisata Citumang desa Bojong kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran yang rusak parah. Hal tersebut berdampak pada menurunnya jumlah pengunjung yang datang ke objek wisata tersebut. Pengelolaan dan perbaikan jalan dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Sehingga, jika dikelola secara optimal dapat meningkatkan penghasilan masyarakat di sekitarnya. Jika pengelolaan infrastruktur baik, maka akan membuat pengunjung banyak yang datang dan terciptalah masyarakat yang berswasembada [5].
Masih banyak contoh lain dengan permasalahan serupa yaitu jalan penghubung ke objek wisata rusak. Dalam kasus ini, inovasi dari balitbang berupa aspal Porus dapat digunakan dalam perbaikan jalan menuju objek wisata. Aspal Porus merupakan hasil inovasi Puslitbang bidang jalan dan jembatan. Aspal ini merupakan salah satu jenis campuran beraspal panas yang dapat digunakan sebagai lapis permukaan. Hasil dari campuran aspal porus memiliki gradasi agregat yang hampir seragam. Manfaat dari aspal porus adalah meningkatkan keselamatan pengendara karena menghilangkan hydroplanning dan meningkatkan kekesatan, ramah lingkungan karena meredam kebisingan dan tahan terhadap deformasi.
Inovasi dari Balitbang sudah teruji kualitasnya di lapangan sebelum dirilis. Produk yang dihasilkan juga mengikuti perkembangan teknologi terkini dan dapat dimanfaatkan di masing-masing lokasi, khususnya di daerah pedesaan. Oleh karena itu, inovasi yang dihasilkan dapat diterapkan untuk daerah-daerah desa yang berpotensi demi mewujudkan desa yang berswasembada. Aspal porus hanya salah satu diantara inovasi yang ditemukan Balitbang yang telah saya paparkan sebelumnya. Lalu bagaimana solusi agar inovasi tersebut juga dapat tersampaikan di tingkat pedesaan? Untuk menginformasikan dan mempublikasikan inovasi-inovasi tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain:
1. Koordinasi yang solid antara PUPR khususnya Balitbang dengan instansi terkait lainnya dalam hal pengembangan infrastruktur desa misalnya dengan Kementrian Desa yang sebagian besar dananya juga dialokasikan untuk pembangungan infrastruktur, sehingga inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh Balitbang dapat diterapkan di desa-desa dengan sumber pendanaan dari dana desa.
2. Pemberian informasi yang massif mengenai produk–produk yang dihasilkan Balitbang PUPR kepada para stakeholder (Bupati, Camat, Kepala Desa). Realitanya, masih banyak kepala desa yang tidak mengetahui inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh Balitbang PUPR, sehingga saat ada permasalahan infrastruktur di tingkat desa, mereka tidak menerapkan inovasi tersebut.
Dengan inovasi yang diciptakan Balitbang PUPR yang diterapkan di desa-desa khusunya dalam perbaikan infrastruktur, maka untuk mewujudkan swasembada desa bukanlah hal yang mustahil. Angka urbanisasi dapat ditekan, dan pertumbuhan ekonomi juga dapat berkembang secara merata di setiap desa. Tentunya implementasi dari hal tersebut dibutuhkan koordinasi yang solid antara Kementrian PUPR dengan instansi-instansi dan para stakeholder serta peran aktif masyarakatnya.
Referensi :
[1] Hermanto Dardak, MSc, Dukungan Infrastruktur PUPR dalam Percepatan Pengembangan Industri, makalah disampaikan pada 18 Agustus 2015
[2] Arie Setiadi Moerwanto, Inovasi Rancang Bangun Infrastruktur Yang Efisien, http://koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2016-06-24, diunduh pada 6 Agustus 2016
[3] Rushans Novaly, Solusi Infrastruktur Inovasi Litbang Tak Henti, http://www.kompasiana.com/rushanovaly/solusi-infrastruktur-inovasi-litbang-yang-tak-pernah-henti_56774c3d5c7b611105fb95eb,
[4] (http://www.radarpekalongan.com/14386/infrastruktur-jalan-rusak-objek-wisata-sepi/).
[5] http://www.galamedianews.com/wisata/70971/akses-jalan-ke-objek-wisata-citumang-rusak-parah.html
Tulisan ini diikutsertakan dalam lomba Blogging Balitbang PUPR
